PANGKALANKERINCI (RA) - Ketua Majelis Pemuda Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Pelalawan Jufri, SE meminta kepada Tipikor Polda Riau dan Kejati Riau untuk turun ke kabupaten Pelalawan. Langkah ini untuk melakukan penyidikan terhadap pengadaan barang dan jasa hampir diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) syarat permainan.

"Kita meminta Tipikor Polda Riau ataupun Kajati Riau untuk turun ke kabupaten Pelalawan melakukan pemeriksaan proyek lelang ataupun penunjuk langsung (PL) terjadi disemua dinas syarat permainan," terang Jufri kepada riauterkini.com Rabu (3/8/16).

Salah satu permainan nakal itu sambung Jufri adalah terindikasinya penyalah gunaan wewenang pejabat pada masing-masing SKPD.

"Berdasarkan pantauan kami dari beberapa dinas yg kami lakukan mengatakan setiap APBD maupun APBD-Perubahan mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa proyek jatah si A dan jatah si B," beber Jufri.

Padahal imbuhnya, banyak perusahaan lokal baik itu CV maupun PT setiap tahun hanya sibuk mengurus kelengakapan-kelengkapan administrasi tapi mereka tidak dapat proyek.

"Kontraktor lokal yang memiliki perusahaan merek ini mampu namun karena proyek tesebut sudah ada jatah si A si B akhirnya mereka tidak," tegasnya.

Yang lebih memiriskan lagi kata Jufri lagi, dari pengakuan kontraktor lokal yang mendapatkan proyek selain mereka sudah mengeluarkan uang banyak untuk mengurus kelengkapan administrasi juga diwajibkan mengeluarkan 'fee' 10 persen untuk jatah dinas. Meskipun itu proyeknya senilai Rp 80 juta atau Rp 100 juta.

"Bagaimana mereka bisa bekerja bagus karena sudah mengeluarkan biaya banyk. Untuk itu MPC PP kabupaten Pelalawan minta tipikor riau dan Kejati Riau turun langsung memeriksa setiap tahun APBD dan APBD-Perubahan, agar kedepan Pelalawan lebih maju dan masyarakatnya sejahtera," tandasnya.(riauterkini.com)